Dari KOMPAS, Sabtu, 15 Oktober 2016
Oleh
EDUARDUS LEMANTO
Masyarakat
Jakarta umumnya memasuki reasoning public;
public yang menalar. Seiring dengan itu, pilihan politik mereka pun condong
rasional: memilih karena mereka paham, khas “masyarakat memahami” (understanding society). Pilihan mereka
bebas dan independen. Selain itu, tidak ditentukan citra politik yang dibangun,
baik oleh media maupun partai-partai politik.
Artinya,
politik tradisional yang bercirikan believing
society; “masyarakat yang percaya saja”, kehilangan panggung. Karena itu,
panggung Pilkada DKI mendatang hampir pasti diisi kompetisi mutu calon-calon
ketimbang bangunan citra, kemasan parpol-parpol atau media-media yang mencooba
menggelinding opini public.
Faktor
penentunya adalah metamorphosis politik masyarakat dari partisipasi tak
langsung ke partisipasi langsung. Jika dalam partisipasi tidak langsung, peran
parpol sangat menentukan, maka dalam partisipasi langsung masyarakat terlibat
penuh didalamnya, baik lewat pengamatan perseorangan di lapangan maupun via
proses filterisasi informasi yang lebih matang.
Nasionalis vs agamis?
Setalah
pendaftaran paket Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) ke
KPU oleh Nasdem-Golkar-Hanura-PDI-P, berkembang formasi yang tampak seperti dikotomipaket
nasionalis versus agamis. Nasionalis diwakili parpol-parpol pengusung
Ahok-Djarot. Sisanya, poros Gerindra-PKS dan poros PAN-PPP-PKB-Demokrat –yang
sebelumnya berniat membentuk koalisi kekeluargaan- adalah agamis. Betulkah
demikian?
Dikotomi atau
model oposisional semacam itu ketinggalan zaman kala arus politik akar rumput
telah diperkuat masyarakat Jakarta yang tengah bermetamorfosis menjadi civilized society; masyarakat beradab
atau terdidik. Artinya, opsi politiknya tidak lagi ditentukan model oposisional
tradisional semacam itu, tetapi ditentukan oleh pilihan-pilihan yang independen
dan rasional.
Konsekuensinya,
paropl-parpol yang bermain pada dan dengan strategi tradisional tersebut akan
terlempar dari arena persaingan. Strategi model itu sudah kehilangan tempat
bermain dalam politik Jakarta yang dominan diisi masyarakat rsional dan yang
ditandai oleh lahir dan menguatnya masyarakat sipil (civil society).
Sifat
masyarakat sipil yang bebas, majemuk, dan berpartisipasi aktif dalam
mengokohkan landasan demokrasi (Thomas Meyer;; Demokrasi: 2009), memungkinkan terjadinya proses penguatan
demokrasi yang bermutu.
Dari situ
dapat disimak bahwa formasi politik Pilkada DKI Jakarta mendatang, baik head to head maupun tiga pasangan,
anatomi persaaingan tidak lagi ditentukan politik pemisahan dan plitik
pemecahan versi strategi kuno parpol-parpol karena masyarakat di akar rumput
akan lebih condong memilih kualitas figur ketimbang jajakan-jajakan politis
partai.
Karakter
politik masyarakat Jakarta tidak bisa dibelah menjadi mmasyarakat oposisional
versi politik tradisional, seperti nasionalis-agamis. Hal ini mengingat
kematangan dan kejelian masyarakat mengamati, meminjam, tesis Laswell dalam Psychopathology and Politics, bahwa
kegiatan kegiatan politik (baca: parpol) kerap merupakan produk produk dari
alasan-alasan pribadi yang mengatasnamakan umum dan dirasionalisasikan menurut
jasa umum (Roderick Martin; Sosiologi
kekuasaan, 1993).
Artinya,
pola pikir dan pilihan politis masyarakat Jakarta tidak bisa lagi digiring ke
gaya politik kuno bermuatan perilaku politik destruktif (destructive political behavior) seperti isu SARA (suku, agama, ras,
dan antargolongan) serta semacamnya. Opsi politiknya mulai lebih dominan
ditnetukan poliihan rasional, independen, ketimbang terikat pada pilihan parpol
mana pun. Itulah ciri khas publik yang bernalar, yang menjadi faktor penentu
utama pilihan politik dalam Pilkada DKI mendatang.
Atmosfer
ini menantang semua pasangan calon dan semua parpol mendukung untuk
meningkatkan mutu politik yang diperlihatkan kepada public. Mereka ditantang
olwh faktor penentu, yakni kemajuan dan keterampilan ppolitik masyarakat sipil
yang secara konsisten dan berpartisipasi penuh dalam memengaruhi parpol-parpol
yang ada.
Nah, ini
menjadi bahan pertimbangan penting menjelang perhelatan Pilkada DKI Jakarta
2017 yang kian memanas. Oleh karena itu, strategi-strategi politik yang
melibatkan isu SARA akan terlempar dengan sendirinya dari panggung kompetisi.
Strategi
itu hanya akan menyerupai pasar politik murahan. Ia terkesan ramai dan heboh,
tetapi sesungguhnya tidak dibeli, selain ditinggalkan pemilih. Ini sebuah
tantangan sekaligus peluang bagi calon-calon dan parpol pengusung
masing-masing.
Menuju kota yang sehat
Pilkada DKI
mendatang adalah taruhan; menuju kota yang sehat atau yang sakit, yang
melibatkan para calon, masyarakat pemilih, dan parpol-parpol pengusung.
Perhelatan dalam pilkada DKI hanya akan menjadi kota sehat jika para calon,
parpol-parpol, dan masyarakat memiliki kesehatan mnalar dan mental.
Disebut
kota sehat jika dipimpin, kata Platon, oleh ho
sophos; orang bijaksana (Franz Magnis-Suseno; 13 Tokoh Etika, 1997), yang menjalankan dan mengindahkan
kaidah-kaidah hidup bermutu. Ia menjadi bermutu jika tidak rakus dan menjunjung
tinggi bonun commune; keselamatan
semua.
Namun, kota
yang sehat juga ditentukan pilihan masyarakat. Pilihan rasional, independen,
dan bermutu akan menentukan kualitas Pilkada DKI Jakarta yang sudah di depan
mata. Pilihan bermutu berfondasi pada akal sehat. Ia terbebas dari isu SARA dan
sejumlah kepentingan kelompok sempit.
Akhirnya,
parpol hanya akan berperan besar, berpengaruh, efektif, dan efisien jika mampu
meyingkirkan strategi-strategi kuno dan tradisional yang bertendensi destruktif
dan memecah belah. Politik DKI Jakarta tengah menuju civilized politics –politik yang beradab, dan janganlah kita
membuatnya tidak beradab.
EDUARDUS
LEMANTO
RWG for An ASEAN Human Rights Mechanism
